JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 berjalan signifikan.
Menjelang awal Ramadan 2026, realisasi nasional program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah mencapai 90 persen.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, “Alhamdulillah proses penyaluran bansos reguler terus berjalan dan sekarang lebih dari 90 persen secara nasional untuk PKH maupun BPNT atau bantuan sembako.”
Pencapaian ini menunjukkan upaya Kemensos dalam memastikan distribusi bantuan tepat waktu, tepat sasaran, dan mendukung stimulus sosial ekonomi menjelang Ramadan, termasuk di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.
Fokus Sumatera, Bansos Capai Rp1,8 Triliun
Untuk memperkuat pemulihan dan stimulus ekonomi di wilayah terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kemensos telah menyalurkan bantuan PKH dan BPNT kepada 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp1,8 triliun.
Distribusi bansos ini mencakup bantuan pangan pokok, pendukung ekonomi rumah tangga, serta dukungan finansial untuk keluarga terdampak bencana alam. Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmen menjaga kesejahteraan masyarakat terdampak sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lokal.
Selain itu, Kemensos menyalurkan bansos adaptif untuk penanganan pascabencana, meliputi bantuan logistik, dapur umum, santunan kematian, santunan luka, jaminan hidup, dan bantuan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Santunan Korban Bencana dan Jaminan Hidup
Hingga saat ini, santunan ahli waris bagi korban meninggal dunia telah disalurkan kepada 990 ahli waris dengan nilai lebih dari Rp14 miliar. Gus Ipul menegaskan, “Ini terus berjalan. Setiap ada surat dan ahli waris diketemukan, langsung kita salurkan untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.”
Selain itu, Kemensos menyalurkan bantuan jaminan hidup (Jadup) kepada 175.211 penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp450 ribu per orang selama tiga bulan, dengan total nilai lebih dari Rp238 miliar.
Proses ini dilakukan secara bertahap melalui PT Pos dan Bank Syariah Indonesia (BSI), setelah verifikasi penerima manfaat dari pemerintah daerah dan persetujuan Mendagri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi.
Bantuan jaminan hidup bertujuan memastikan warga terdampak bencana memiliki dana untuk kebutuhan harian selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus mendorong stabilitas sosial ekonomi di daerah terdampak.
Bantuan Isian Rumah dan Stimulan Sosial Ekonomi
Kemensos juga menyalurkan bantuan isian rumah kepada lebih dari 47 ribu KPM, dengan total nilai lebih dari Rp143 miliar. Setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp3 juta, digunakan untuk perlengkapan rumah tangga bagi huntara, hunian tetap, maupun penyewa yang mengikuti program bantuan dana tunggu hunian.
Selain itu, untuk memperkuat stimulus sosial ekonomi, Kemensos menyalurkan bantuan stimulan rumah senilai Rp5 juta per keluarga, dengan total nilai lebih dari Rp238 miliar.
Bantuan ini ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi lokal, memulihkan mata pencaharian masyarakat terdampak, serta memperkuat ketahanan sosial di tengah masyarakat pascabencana.
Secara keseluruhan, penyaluran bansos adaptif tahap pertama di tiga provinsi Sumatera telah mencapai Rp632,8 miliar, menandai langkah konkret Kemensos dalam memastikan bantuan sosial tidak hanya reguler tetapi juga adaptif sesuai kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Efek Stimulus Bansos bagi Pemulihan Ekonomi
Gus Ipul menekankan bahwa distribusi bansos reguler dan adaptif tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi, terutama di wilayah yang baru pulih dari bencana. Dana bantuan mendorong konsumsi rumah tangga, memacu transaksi lokal, serta membantu sektor perdagangan dan jasa di Sumatera.
“Kami berharap bantuan ini bisa menjadi stimulus ekonomi yang nyata. Distribusi yang tepat sasaran membantu masyarakat tetap produktif, menjaga daya beli, dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak,” ujar Gus Ipul.
Kemensos berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan seluruh bansos tersalurkan sesuai jadwal, dengan sistem verifikasi ketat untuk menghindari duplikasi atau kesalahan penerima. Fokus utama tetap pada ketepatan sasaran, kecepatan penyaluran, dan efektivitas bantuan dalam mendorong pemulihan ekonomi lokal.
Distribusi bansos reguler dan adaptif ini menjadi bukti implementasi kebijakan sosial yang inklusif, serta memperkuat peran pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat terutama menjelang Ramadan 2026.
Dengan tercapainya 90 persen realisasi nasional, Kemensos menunjukkan efisiensi dan komitmen tinggi dalam penyaluran bantuan sosial, sekaligus menyiapkan tahap lanjutan untuk mencakup seluruh penerima manfaat.
