JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari upaya percepatan transisi energi.

Ambisi besar ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga momentum strategis untuk membongkar hambatan regulasi yang selama ini memperlambat investasi energi terbarukan. 

Program ini diharapkan mendorong reformasi menyeluruh di sektor kelistrikan nasional, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menekan emisi karbon.

Agus Sari, Climate Fellow Foreign Policy Community of Indonesia sekaligus CEO Landscape Indonesia, menilai angka 100 GW tampak melebihi kapasitas nasional saat ini, tetapi tetap realistis jika pemerintah berani melakukan reformasi struktural dan menyusun regulasi yang mendukung. 

“Yang menarik adalah bahwa seambisius program ini, tapi tetap bisa dijalankan. Kita melihat ada kemungkinannya, ada caranya untuk kita bisa mencapai ambisi ini,” ujarnya.

Hambatan Regulasi dan Perlunya Debottlenecking

Agus menyoroti lambatnya perkembangan energi terbarukan Indonesia akibat hambatan regulasi, keterbatasan pembiayaan, serta kapasitas institusional yang belum siap. Program 100 GW PLTS dianggap sebagai “alat paksa” reformasi yang memberi kesempatan untuk melakukan de-bottlenecking, yakni penghapusan sumbatan kebijakan yang menghambat investasi hijau.

Koalisi masyarakat sipil merekomendasikan agar pemerintah segera menerbitkan regulasi setingkat Peraturan Presiden guna memberi kepastian hukum bagi pembangunan PLTS skala masif. Tanpa kepastian regulasi, ambisi kapasitas besar berisiko tersendat di tahap perencanaan, sehingga target 100 GW sulit tercapai.

Selain itu, distorsi pasar akibat subsidi energi fosil turut memperlambat pertumbuhan energi terbarukan. Agus menegaskan bahwa selama subsidi fosil tetap tinggi, sektor energi bersih tidak menarik bagi investor. 

“Dengan adanya ambisi ini, pemerintah akan memaksa diri, karena ini kan program pemerintah sendiri, untuk memperbaiki itu semua,” tambahnya.

Komposisi dan Strategi Pembangunan 100 GW PLTS

Program 100 GW PLTS dirancang dengan komposisi: 80 GW untuk skema terdesentralisasi di 80.000 desa, dan 20 GW untuk pembangkit terpusat berskala besar. Pendekatan satu desa satu megawatt (MW) dimaksudkan untuk memperluas akses listrik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Agus menekankan fleksibilitas pendekatan. Kapasitas 1 MW harus dipandang sebagai rata-rata nasional, bukan angka baku untuk setiap desa. Desa yang baru pertama kali tersambung listrik mungkin tidak membutuhkan 1 MW penuh, sementara desa maju dengan jaringan listrik stabil mungkin memerlukan kapasitas lebih tinggi.

Pendekatan adaptif ini penting agar penambahan kapasitas PLTS sesuai dengan kebutuhan lokal dan tidak menimbulkan oversupply yang bisa mengganggu stabilitas pasar energi.

Dekarbonisasi Harus Seiring Pengurangan Kapasitas Fosil

Agus menekankan bahwa penambahan kapasitas PLTS tidak cukup jika pembangkit fosil seperti PLTU batu bara dan PLTD tetap beroperasi. Dekarbonisasi sejati baru tercapai jika energi surya menggantikan sebagian kapasitas fosil, bukan hanya menambah total pasokan listrik.

Ia mengusulkan skema pensiun dini untuk PLTU dan PLTD secara bertahap namun konsisten. “Kalau dua-duanya tetap jalan, ya sama saja bohong. Ambisi kita harus dibarengi dengan, misalnya, early retirement of coal plants atau pensiun dini pembangkit batu bara,” ujarnya.

Langkah ini penting untuk menurunkan emisi karbon, sekaligus menyeimbangkan supply-demand listrik agar kapasitas baru PLTS tidak sia-sia.

Investasi dan Pembiayaan Energi Terbarukan

Selain regulasi, pembiayaan menjadi tantangan utama program 100 GW PLTS. Agus menekankan bahwa keberanian pemerintah dalam menyusun skema pendanaan dan insentif pajak akan menarik investor domestik dan asing. 

Kepastian hukum, kombinasi subsidi terarah, dan penghapusan distorsi pasar menjadi faktor kunci agar proyek berskala besar dapat terwujud.

Program ini juga diharapkan membuka peluang inovasi sektor energi, memperkuat kapasitas institusi terkait, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik di sektor kelistrikan.

Momentum Reformasi Energi Nasional

Secara keseluruhan, program 100 GW PLTS bukan hanya soal penambahan kapasitas listrik, tetapi momentum strategis untuk reformasi energi. 

Kesempatan ini memungkinkan pemerintah melakukan de-bottlenecking regulasi, menata ulang subsidi energi fosil, dan mendorong integrasi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional.

Jika dijalankan dengan tepat, program ini berpotensi mempercepat transisi energi, meningkatkan kemandirian energi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui energi terbarukan desa. 

Reformasi ini akan menjadi langkah besar menuju Indonesia yang lebih hijau, berkelanjutan, dan bebas ketergantungan pada energi fosil.