JAKARTA - Memasuki tahun anggaran baru, perhatian masyarakat kembali tertuju pada keberlanjutan bantuan sosial (bansos) pemerintah. 

Awal 2026 menjadi periode krusial bagi banyak keluarga, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, untuk memastikan apakah dukungan negara masih tersedia guna menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. 

Di tengah dinamika ekonomi yang masih berfluktuasi, kepastian bansos menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa sejumlah program bantuan sosial tetap akan disalurkan sepanjang 2026. 

Penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk melindungi kelompok rentan, sekaligus memastikan keluarga miskin tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Komitmen Pemerintah Melanjutkan Program Perlindungan Sosial

Bansos pada dasarnya dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan mengurangi dampak ekonomi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2026, pemerintah masih mempertahankan sejumlah program utama yang telah berjalan sebelumnya. 

Keberlanjutan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, khususnya di awal tahun ketika pengeluaran rumah tangga cenderung meningkat.

Kemensos memastikan bahwa penyaluran bantuan tetap mengacu pada data penerima yang telah diverifikasi, sehingga bantuan dapat diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk aktif memastikan data kependudukan mereka tercatat dan diperbarui secara berkala.

Daftar Bantuan Sosial yang Cair pada 2026

Mengacu pada informasi yang dilansir dari Fahum Umsu, terdapat beberapa jenis bansos yang dipastikan berlanjut pada 2026. Program-program ini mencakup bantuan tunai bersyarat, bantuan pangan, pendidikan, hingga jaminan kesehatan.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) masih menjadi salah satu bansos utama pemerintah. Bantuan ini diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari pangan, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

Besaran bantuan PKH bervariasi, disesuaikan dengan kategori penerima. Kelompok yang masuk dalam kategori penerima antara lain ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, serta penyandang disabilitas. 

Skema bantuan bersyarat ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga tetap disalurkan pada 2026. Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik sebesar Rp600 ribu untuk setiap tahap penyaluran yang mencakup periode tiga bulan sekaligus.

Saldo BPNT dapat digunakan oleh penerima untuk membeli kebutuhan pangan melalui e-warong atau agen resmi yang telah ditunjuk pemerintah. Skema non-tunai ini dirancang agar bantuan tepat sasaran dan digunakan khusus untuk kebutuhan pangan.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Di sektor pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) masih berlanjut sebagai bentuk dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan PIP diberikan dalam bentuk biaya pendidikan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Program ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah yang kerap terjadi akibat keterbatasan ekonomi. Dengan bantuan pendidikan yang berkelanjutan, pemerintah menargetkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Penerima Bantuan Iuran JKN BPJS Kesehatan (PBI JKN)

Bansos lainnya yang tetap berlanjut adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Melalui skema ini, pemerintah menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin.

Dengan adanya PBI JKN, masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Program ini menjadi pilar penting dalam menjamin hak kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah.

Bantuan yang Tidak Dilanjutkan pada 2026

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa tidak semua program bansos akan berlanjut pada 2026. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) senilai Rp900 ribu dipastikan tidak lagi disalurkan.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyatakan bahwa BLT Kesra merupakan bansos yang bersifat stimulus sementara. Artinya, bantuan tersebut diberikan dalam kondisi tertentu dan tidak dirancang untuk jangka panjang.

Arah Baru Kebijakan Bansos Mulai 2026

Mulai 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian dalam mekanisme penyaluran bansos. Salah satu fokus utama adalah pengetatan proses validasi data penerima manfaat. Masyarakat diwajibkan terdaftar secara aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Data penerima yang tidak diperbarui berpotensi menyebabkan bansos tidak disalurkan. Selain itu, penerima bantuan juga harus memastikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tetap aktif agar saldo bantuan dapat digunakan tanpa kendala.

Lebih jauh, arah kebijakan bansos ke depan tidak lagi semata-mata berorientasi pada bantuan konsumsi. 

Pemerintah mulai mengarahkan program perlindungan sosial pada upaya pemberdayaan ekonomi, seperti dukungan permodalan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.

Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

Cara Mengecek Status Bansos Kemensos 2026

Untuk memastikan status penerimaan bansos, masyarakat dapat memanfaatkan layanan resmi yang disediakan Kemensos. Berikut dua cara yang dapat dilakukan.

1. Melalui Situs Resmi Kemensos

Masyarakat dapat mengakses situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id. Setelah masuk, lengkapi data domisili dan nama lengkap sesuai KTP, masukkan kode captcha, lalu klik menu “Cari Data”. Sistem akan menampilkan informasi status penerima bansos, jenis bantuan, serta periode penyaluran.

2. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Alternatif lainnya adalah melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Pengguna perlu login atau mendaftar terlebih dahulu, kemudian memilih menu “Cek Bansos”, mengisi data domisili dan nama lengkap, memasukkan kode verifikasi, lalu menekan tombol “Cari Data”. Informasi bansos Januari 2026 akan ditampilkan secara lengkap.

Dengan memantau status bansos secara rutin melalui kanal resmi Kemensos, KPM dapat memastikan informasi penerimaan bantuan diperoleh secara tepat waktu. 

Digitalisasi sistem dan penyesuaian kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan penyaluran bansos yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.