JAKARTA - Kawasan industri kini tidak lagi sekadar pusat manufaktur, melainkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Himpunan Kawasan Industri (HKI) memproyeksikan realisasi investasi akan terdongkrak tahun 2026 berkat ekosistem industri yang terus berevolusi.
Optimisme ini didasari capaian tahun 2025, di mana realisasi investasi kawasan industri mencapai Rp6.744 triliun. Angka tersebut naik 9,26% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan peran strategis kawasan industri dalam perekonomian Indonesia.
Peran Kawasan Industri dalam Transformasi Ekosistem Nasional
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyebut 2025 sebagai momentum konsolidasi besar bagi ekosistem kawasan industri. Menurutnya, kawasan industri kini menjadi titik temu teknologi, logistik, energi, dan sumber daya manusia yang mendukung pertumbuhan masa depan.
“Yang dibangun di 2025 menjadi pijakan penting untuk melaju lebih cepat pada 2026,” kata Ma’ruf dalam keterangan resmi, Jumat, 2 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa kawasan industri telah berevolusi melampaui fungsi tradisional sebagai lokasi manufaktur saja.
Tahun 2025 bukan sekadar periode pencapaian, tetapi fase penguatan daya tahan dan evaluasi kebijakan. HKI menilai strategi penataan ulang dan harmonisasi tata kelola akan menjadi kunci menghadapi peluang serta tantangan 2026.
Investor dari Jepang, Singapura, China, Korea, Rusia, hingga Eropa Timur tercatat aktif menjajaki peluang di kawasan industri. Sektor yang menarik perhatian termasuk baterai dan kendaraan listrik, logistik modern, energi terbarukan, pusat data, serta manufaktur berteknologi tinggi.
Fokus Kawasan dan Infrastruktur Strategis
Sejumlah koridor industri utama menjadi magnet investasi, seperti Kepulauan Riau (Batam–Bintan–Karimun), Jawa Barat (Bekasi–Karawang–Purwakarta–Subang), Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Meningkatnya kesiapan infrastruktur dan dukungan kebijakan pemerintah memperkuat posisi kawasan ini.
HKI menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga melalui penandatanganan nota kesepahaman. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat perizinan, menyelesaikan persoalan tata ruang, dan harmonisasi kebijakan yang selama ini menjadi hambatan investasi.
Meski capaian positif terlihat, HKI mengakui tantangan struktural masih ada. Persoalan tata ruang menjadi urat nadi kawasan industri, di mana keterlambatan penerbitan PKKPR dan RKKPR menahan laju realisasi investasi.
Keterbatasan infrastruktur dasar seperti pasokan listrik dan gas industri dengan harga tertentu (HGBT) juga masih menjadi pekerjaan rumah. Akses logistik yang terbatas di beberapa wilayah memengaruhi efisiensi biaya produksi dan distribusi.
Transformasi Digital dan Ramah Lingkungan
Selain itu, tahun 2025 menandai percepatan transformasi kawasan industri menuju konsep digital dan hijau. Implementasi digital estate dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk pemantauan kawasan menjadi bagian dari modernisasi tata kelola.
Integrasi sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) juga diterapkan untuk mempercepat kemudahan investasi. HKI mendorong pembentukan Satgas Percepatan PSN dan Kawasan Industri Prioritas RPJMN, serta memperluas fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK).
Upaya ini sekaligus mengurai hambatan investasi di lapangan melalui koordinasi lintas kementerian. Inisiatif tersebut memastikan bahwa pembangunan kawasan industri berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Prospek Investasi dan Akselerasi Ekonomi 2026
Di tingkat internasional, HKI memperluas jejaring dengan mitra global dari Jepang, Rusia, China, dan Singapura. Langkah ini bertujuan memperkuat posisi kawasan industri Indonesia dalam rantai pasok global dan menarik investasi asing langsung.
Memasuki 2026, optimisme realistis muncul dari pergeseran rantai pasok dunia. Relokasi industri dari Asia Timur serta meningkatnya permintaan manufaktur berteknologi tinggi diproyeksikan membuka peluang besar bagi Indonesia.
“Jika persoalan tata ruang dan utilitas dapat diselesaikan, 2026 berpotensi menjadi tahun akselerasi investasi. Kawasan industri bisa menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi menuju target 8%,” ujar Ma’ruf.
HKI menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan industri nasional menuntut konsistensi kebijakan dan ketegasan implementasi. Kolaborasi antara pemerintah, pengembang kawasan, dan investor global menjadi fondasi untuk mewujudkan visi pertumbuhan berkelanjutan.
Transformasi kawasan industri menuju ekosistem digital dan hijau, bersamaan dengan perbaikan infrastruktur dan tata ruang, diyakini akan menarik lebih banyak investor. Kombinasi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan utama investasi manufaktur dan industri teknologi tinggi.
Dengan pencapaian tahun 2025 sebagai pijakan, kawasan industri siap menjadi motor penggerak utama realisasi investasi nasional. Upaya kolaboratif antara HKI, pemerintah, dan investor diharapkan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas di seluruh Indonesia.
